Robert Guba Aisi; Permanent Representative aof Papua New Guinea to the United Nations

Papua New Guinea telah memajukan solusi damai di masa-masa lampau untuk menyelesaikan isu West Papua, tetapi kini PNG sangat terganggu dengan kekerasan yang dilakukan baru-baru ini oleh serangan militer terhadap penduduk sipil keturunan orang Melanesia. Kami punya hubungan bak dengan Indonesia karena mereka sedang membangun menuju demokrasi dan perlakuan baik terhadap orang West papua, tetapi intervensi ini akan mengganggu semuanya dan akan merusak negosiasi yang sudah berlangsung selama ini kalau tidak ada langkah yang diambil.

Intervensi militer hampir pasti terkait dengan ketegangan etnik antar kelompok dan harus diakhiri, untuk memberikan jalan kepada pemerintahan yang demokratis dan untuk sebuah referendum atau otonomi sebagaimana yang baru-baru ini diselenggarakan di Timor Timur.

Kami memohon kepada semua delegasi untuk mendukung upaya-upaya untuk kepada Dewan Hak Asasi Manusia (PBB) dan (kalau isu kehadiran militer ini menjadi isu mengganggu sekali lagi, maka) ke Dewan Keamanan.

Papua New Guinea melihat isu ini secara langsung penting sekali dan percaya bahwa sekarang perlu ada penyelesaian diplomatik sebelum perang sipil menyebar di West Papua.

————–
Papua New Guinea dengan hormat minta delegasi untuk memberhatikan secara khusus kepada dokumen-dokumen berikut :

1.    Reports of Indonesion military operations;
2.    Allegations of excessive use of force during police operations;
3.    Alleged extrajudicial killings during previous Indonesian operations in West Papua

Tanggapan Indonesia:

The Republic of Indonesia mengakui pernyataan Papua New Guinea dan menghargai pendapat mereka.

Akan tetapi wilayah West Papua adalah bagian dari Republik Indonesia; dan Indonesia tidak menambah pasukan militer di provinsi itu;

Perang-perang yang terjadi di sana hanyalah perang-perang suku (Ed – perang di antara orang Papua sendiri karena orang Papua suka dengan perang suku).

Kami mau katakan hal ini sekarang,

“Pemerintah Indonesia tetap berpegang teguh kepada pendapat untuk bergabung dengan Indonesia lewat Referendum yang disebut Penentuan Pendapat Rakyat pada 1969.”

Banyak pembicaraan sedang berlangsung bagaimana menyelenggarakan referendum di dalam West Papua, dan untuk mencari penyelesaian yang demokratis.
———————
Tanggapan Balik PNG: Robert Guba Aisi; Permanent Representative of Papua New Guinea to the United Nations

Penentuan Pendapat Rakyat, sebagaimana telah ditunjukkan dokumentasi Amerika Serikat, tetapi legitimasinya sendiri sudah dipertanyakan berulang-kali, dan setelah berkonsultasi dengan Vanuatu tentang hal ini, ditambah lagi dengan intervensi militer ke West Papua baru-baru ini, membuat kami secara tegas mengadvokasi untuk penarikan pasukan miiter dari West Papua, mengakhiri peperangan dan melakukan suatu investigasi yang benar dan independen tentang status orang Papua di West Papua. Kami percaya bahwa investigasi sebagaimana diusulkan oleh Vanuatu merupakan langkah logis menuju penyelesaian yang legal dan secara politis atas isu West Papua.

Keputusan Internatioanl Court of Justice tentang legalitas Kemerdekaan Kosovi pada Juli 2010 menjadi satu presenden untuks secara angsung mempertimbangkan pengusulan kasus ini ke lembaga dimaksud.

Pembicaraan-pembicaraan tentang West Papua harus dilangsungkan dalam suatu forum yang terbuka, untuk mengizinkan sebuah negosiasi yang bebas dan adil yang akan menghindari kesalahan-kesalahan yang lalu terulang dalam menangani kasus ini. Penentuan Pendapat Rakyat dimaksud hanya melibatkan kurang dari 5% penduduk West Papua waktu itu, yang perlu dipertimbangkan saat ini, mengingat situasi di West Papua membutuhkan perhatian kemanusiaan yang segera.

————————
Tanggapan William Hague, Menlu Inggris:

Foreign Secretary

Saya setuju dengan delegasi Papua bahwa perlu ada investigasi dari PBB. Hak menentukan nasib sendiri harus menjadi presenden di sini, masyarakat West Papua harus diberikan peluang untuk menyampaikan pendapat.
————-
Tanggapan Selandia Baru: Murray McCully, New Zealand Minister of Foreign Affairs and Trade

Pemerintah Selandia Baru berpendapat sama dengan pemerintah Inggris bahwa perlu ada investigasi dari PBB untuk mengurangi ketengan di wilaya itu, dan menyerukankepada pemerintah Papua New Guinea dan pemerintah Indonesia untuk menghindari peningkatan krisis dimaksud.
——————————
Tanggapan Indonesia:
Indonesia akan menghadiri pembicaraan-pembicaraan seperti ini.

Akan tetapi, kami sekarang ini percaya bahwa West Papua harus tetap menjadi bagian dari Republik Indonesia. Saat ini Indonesia tidak akan menarik pasukan militer dari West Papua, karena kami perduli atas penduduk sipil yang tidak bersalah yang perlu perlindungan dari militer kami. Rali-rali kemerdekaan sekarang ini semakin dipenuhi kekerasan, dan keterlibatan militer perlu untuk menjaga keamanan memang berguna untuk sementara waktu dalam waktu singkat, hanya penyelesaian jangka panjang harus dicari sekarang ini.

Kami menghargai pendapat Inggris dan Selandia Baru, dan terimakasih untuk menyampaikan hal ini kepada kami. Kami akan menaati semua aturan PBB yang sudah ada tentang West papua, akan tetapi kami percaya bahwa provinsi ini harus tetap ada di dalam Indonesia. Kami rasa orang West Papua lebh aman (Ed- lebih selamat) kalau mereka tinggal di dalam Indonesia (Ed-artinya kalau mereka merdeka, mereka tidak selamat. Selamat dari apa, atau siapa?”).

——————–
Tanggapan Papua New Guinea: Robert Guba Aisi; Permanent Representative of Papua New Guinea to the United Nations

Intervensi militer di West Papua bukan sebuah solusi. Secara historis, kehadiran militer tidak membawa hasil apa-apa untuk memperbaiki krisis, resikonya justru membakar situasi berakibat kematian di pihak orang West Papua. Kehadiran militer juga penyebab utama krisis kemanusiaan bagi negara-negara tetangga seperti Australia dan Papua New Guinea, karena kami tidak punya sumberdaya untuk pelarian pengungsi berikutnya menyeberang perbatasan.

———————–
Tanggapan dari Fiji: Commodore Frank Bainimarama, CF, MSD, OStJ,
Prime Minister of the Republic of Fiji,
Commander of the Republic of Fiji Military Forces

Laporan berita begitu jelas bagi kami, campurtangan miiter dimulai sebagai tanggapan terhadap protes pro kemerdekaan yang semakin meningkat, jadi tidak secara langsung dilihat sebagai upaya untuk menghindari kemerdekaan. Ini harus dilihat sebagai upaya untuk menghindari kampanye yang semakin dipenuhi kekerasan, walaupun aksi-aksi yang dilakukan tidak direncanakan secara baik.

Fokus sekarang harus diarahkan kepada penanganan (isolasi) demonstrasi yang penuh kekerasan, sementara itu mengizinkan protes-protes secara damai. Ini dapat dilakukan dengan dua cara, pertama dengan mendorong dan melengkapi anggota polisi dan pejabat pemerintah yang berasal dari West Papua untuk bernegosiasi dengan para demonstran secara damai itu, sambil itu menarik pasukan dari wilayah itu untuk menghindari kleim kelompok yang memprotes itu mengatakan tindakan militeristik teradap penduduk sipil

Diskusi keseluruhan harus diarahkan diantara berbagai faksi, dan langkah-langkah normalisasi hukum dan lingkungan yang tertib hukum.
————————
Tanggapan dari Denmark:

Heir Apparent Crown Prince Frederik, elder son of the monarch

Saya berbicara dari perwakilan Denmark untuk PBB dalam diskusi ini. Walaupun saya setuju dengan Menlu Inggris William Hague, orang West Papua harus diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat, sebuah penyampaian suara dengan jalan damai, dan tidak dengan pertumpahan darah. Saya katakan bahwa referendum di dalam West Papua harus diselenggarakan.

Sumber: http://itake.se/spcoldwar/index.php?showtopic=19671

Untuk selengkapnya silahkan mendengarkan hasil interview Radio BBC Oxfrod dengan pemimpin Papua Merdeka dibawah ini

http://www.bbc.co.uk/iplayer/console/p009k2sh

Wakil Walikota Oxford berfoto bersama dengan tuan Benny Wenda dkk. Sambil memegang bendera Bintang Kejora Papua Barat

Bendera Bintang Kejora berkibat di Jantung Kota Oxford Town Hall  yang dihadiri secara langsung oleh  Wakil Walikota Oxford pada HUT Papua Barat (1/12/2009)minggu lalu di Oxford – Inggris.

Selama empat tahun berturut-turut, Walikota Oxford telah menunjukkan dukungannya bagi rakyat Papua Barat dengan mengibarkan bendera bintang kejora – Papua Barat di atas  tiang utama Town Hall yang adalah jantung kota Oxford yang sekaligus sebagai kota pendidikan yang terkenal di seluruh dunia. Tepatnya (1/12/2009) Bintang Kejora berkibar selama seminggu. Ini adalah suatu bukti  solidaritas rakyat Inggris dengan Rakyat Papua Barat.

Tahun ini, Wakil Walikota Oxford Elise Benjamin secara langsung menerima tuan Benny Wenda dkk diruang utama Walikota Oxford dengan memegang Bendera Bintang kejora dan berphoto bersama dengan tuan Benny Wenda dkk di dalam Town Hall sebelum mengibarkan bendera diatas tiang utama  Town Hall.

Setelah berphoto bersama didalam ruangan selanjutnya Wakil Walikota Oxford untuk pertama kalinya Wakil Walikota Oxford keluar dan menyaksikan pengibaran sang Bintang Kejora yang sangat ditakuti oleh NKRI di Papua Barat.

Pada kesempatan ini pula Wakil Walikota Oxford bertatap muka dengan beberapa perwakilan rakyat Papua Barat dari negeri Belanda yang dipimpin langsung oleh tuan Geradus Tomy.

Lampiran beberapa photo-photo :

Free West Papua Campaign U.K.

Free West Papua Campaign U.K. didalam ruangan WaliKota Oxford Tawn Hall - Oxford

Bintang Kejora berkibar diatas tiang utama Oxford Tawn Hall - Inggris. Free West Papua Campaign U.K.

Bintang Kejora berkibar diatas tiang utama Oxford Tawn Hall - Inggris. Free West Papua Campaign U.K.

Bintang Kejora berkibar diatas tiang utama Oxford Tawn Hall - Inggris. Free West Papua Campaign U.K.

Bintang Kejora berkibar diatas tiang utama Oxford Tawn Hall - Inggris. Free West Papua Campaign U.K.

Wakil Walikota berfoto bersama anak-anak generasi Papua Barat

Free West Papua Campaign U.K.

Foto bersama dengan Wakil Walikota Oxford bersama Free West Papua Campaign U.K.

Foto bersama dengan Wakil Walikota Oxford bersama Free West Papua Campaign U.K.

Foto bersama dengan Wakil Walikota Oxford bersama Free West Papua Campaign U.K.

Foto bersama dengan Wakil Walikota Oxford bersama Free West Papua Campaign U.K.

The 1st December is remembered by West Papuans as the day they should have been granted independence over 40 years ago. This year thousands of people across West Papua will be risking their lives by publicly calling for independence from Indonesia. In solidarity with them we will be holding an important day of action in London, we hope you will be able to join us.

We will fist be meeting at 12 noon at the Indonesian Embassy in Grosvenor Square for a loud and colourful demonstration in solidarity with the demonstrations that will be happening across West Papua. Following this we will make our way down the road to Westminster where we will be meeting with MPs and delivering a copy of the book by Professor Pieter Drooglever (see below) to the House of Commons. We will then have a meeting and briefing with the MPs. Please try to join us either at the Embassy at 12 or at at 1 Parliament Street at 2pm.

The international profile of the West Papua case is growing fast and we really hope as many of you as possible can join us on this important day to keep the momentum going.

“ENGLISH TRANSLATION OF THE BOOK “An Act of Free Choice: Decolonisation and the Right to Self-determination in West Papua” OUT NOW We are pleased to inform you that an English translation of this very important book is now available. Commissioned by the Dutch Government, Professor Pieter Drooglever has carried out a full and comprehensive investigation into the terrible events that surrounded the 1969 Act of Free Choice which handed West Papua over to Indonesian rule. Forty years on this revelatory book finally exposes to the world the true nature of this despicable act. For more information please see: http://tinyurl.com/ycvb4po

ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION REPORTS

The Asian human rights commission have recently produced a couple of reports into the atrocities happening in West Papua. They have provided a simple form where you can send an appeal letter so please visit the following links and submit the forms:
http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/2009/3310/
http://www.ahrchk.net/ua/mainfile.php/2009/3299/

JOHN PILGER ARTICLE IN THE NEW STATESMAN

Renowned investigative journalist and documentary film-maker, John Pilger has written a very   good article about the history that conspired to put West Papua through the last forty years of hell, you can read it here: http://www.newstatesman.com/international-politics/2009/11/west-papua-pilger-indonesia

Many thanks for all your continuing support. We look hope to see you on the 1st December.

In solidarity
The Free West Papua Campaign

Timika, WPToday – Teka-teki tentang siapa pelaku teror yang melakukan serangkaian penembakan dan pembunuhan di areal PT Freeport kini mulai terkuak. Setelah sekian lama membungkam karena diintimidasi Kopasus, Kapolda Papua Irjen Pol. FX Bagus Ekodanto, atas desakan bawahannya, kini mulai memberanikan diri untuk buka mulut. Jumat (23/10) kemarin, ketika dikonfirmasi wartawan usai serah terima jabatan Wakapolda Papua di Aula Rastra Samara Polda Papua, orang nomor satu di jajaran Polda Papua ini mengakui dengan jujur bahwa pelaku teror di areal Freeport bukan Kelly Kwalik.

“Polisi punya sejumlah bukti yang kuat dan dapat dibuktikan secara yuridis formal bahwa pelaku teror di areal PT Freeport adalah bukan Kelly Kwalik dan kelompoknya,” jelas Kapolda. Ia mengatakan, ada bukti-bukti dari selongsong amunisi yang buatan Pindad, jejak kaki bersepatu lars, jenis senjata yang digunakan, logistik militer yang dipasok terus dari luar dan informasi akurat dari rakyat setempat yang dapat menjadi bukti bahwa Kelly Kwalik bukan pelaku teror.

“Polisi tidak mungkin berbohong, dari hasil pertemuan beberapa anggota Polisi yang saya utus untuk menemui Kelly Kwalik, Kelly Kwalik mengakui bahwa teror di Timika bukan ulah anak buahnya melainkan kelompok lain yang meniru modus Anton Wamang Cs,” ujar Kapolda.

Teror di areal PT Freeport yang dimulai dengan pembunuhan terhadap warga Australia beberapa waktu lalu memang belum ditangani secara tuntas karena melibatkan Satuan Elit Angkatan Darat, Kopasus. Dalam penyisiran mencari pelaku pembunuhan terhadap Drew Nicholas Grant, Pasukan Sat Brimobda Papua sempat menangkap lima anggota Kopasus dari sekitar tempat kejadian. Mereka kemudian dibebaskan atas perintah Kapolda Papua.

“Mudah-mudahan Kapolda bisa semakin terbuka dan secara jujur mengakui berdasarkan sejumlah bukti dan saksi bahwa pelaku teror adalah Kopasus supaya sandiwara memalukan ini segera berakhir dan para kawryawan bisa aktif bekerja untuk memberi makan anak-istri mereka,” ungkap seorang anggota Sat Brimobda Papua yang ikut melakukan penyisiran mencari pembunuh Drew Grant dan berhasil menangkap lima anggota Kopasus.***

Mulia, WPToday – Menyusul pembunuhan terhadap Thamrin, pekerja jembatan Kali Kalome pada Selasa (20/10) lalu oleh Milisi Piaraan Polda Papua, Bupati Kab. Puncak Jaya, Papua, Lukas Enembe, SIP akhirnya meminta kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pusat agar menarik pasukan Non Organik TNI-Polri dari Kab. Pucak Jaya. Pernyataan keras ini terpaksa ia keluarkan Kamis (22/10) kemarin karena dirinya menilai kehadiran Aparat Keamanan (TNI-Polri) dalam jumlah besar di Puncak Jaya terbukti tidak memberikan rasa aman bagi rakyat setempat.

Enembe menilai kehadiran pasangan “kembar-siam” ini justru membuat resah masyarakat setempat karena rekayasa-rekayasa penembakan antar kesatuan yang terus mereka lakukan, penyerangan terhadap masyarakat setempat, pembasmian ternak dan kebun, sampai pada pemerasan terhadap Pemkab setempat yang nilainya telah menembus angka milyaran rupiah.

“Saya sudah meminta kepada mereka yang menempatkan pasukan nonorganik di Puncak Jaya agar segera menarik kembali ke kesatuan masing-masing karena kehadiran mereka tidak memberikan rasa aman,” kata Enembe. Enembe menilai, seharusnya keberadaan aparat keamanan itu untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan bukan sebaliknya.

Terkait insiden pembunuhan di Kali Kalome, Bupati Enembe juga meminta kepada berbagai pihak, termasuk media massa untuk tidak serta-merta menuduh TPN-OPM sebagai pelaku penembakan terhadap warga sipil tak berdosa tersebut.”Saya dapat memastikan kasus penembakan yang menewaskan pekerja jembatan itu bukan dilakukan TPN-OPM,” tegas Bupati Enembe.

Enembe juga sempat menyatakan keheranannya atas berbagai insiden penembakan terhadap satuan-satuan TNI-Polri maupun pembunuhan terhadap warga sipil yang hampir semua terjadi di sekitar Pos Keamanan, termasuk insiden pembunuhan terhadap Thamrin di Kali Kalome. Pembunuhan tersebut terjadi hanya berjarak beberapa meter dari Pos Keamanan.

Untuk diketahui, pernyataan keras serupa juga pernah dikeluarkan Bupati Enembe beberapa bulan lalu. Saat itu, ia memprotes pemerasan aparat TNI-Polri terhadap Pemkab Puncak Jaya yang angkanya sudah menembus Milyaran Rupiah sehingga pembangunan di kabupaten tersebut tidak berjalan efektif. Akibat pernyataan tersebut, Kopasus kemudian menembak Rumah Dinas Bupati Enembe di Mulia kemudian menuduh TPN-OPM sebagai pelaku penembakan.****

Sentani, WPToday – Polisi Indonesia, Rabu (21/10) kemarin menangkap Victor F. Yeimo, Aktivis Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang namanya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) versi Polda Papua sejak Mei 2009 lalu karena dianggap melakukan tindakan makar yang mengarah kepada separatisme lantaran bersama teman-temannya gencar mengkampanyekan hak-hak hidup Orang Asli Papua di atas tanah Papua.

Victor ditangkap ketika berada di kamar nomor 03 Hotel Mansapurani, Jl. Yabaso, Sentani bersama seorang wanita bernama Mei Merahabia. Belum jelas, apakah wanita tersebut merupakan kekasihnya, wanita penghibur atau seorang aktivis KNPB.

“Victor ditangkap saat Polres Jayapura sedang melakukan operasi pekat yang dimulai pukul 22.00,” kata AKBP Mathius Fachiri, Kapolres Jayapura usai mengantar Victor dan Mei ke tahanan Polda Papua. Fachiri menjelaskan, pihaknya memerintahkan anak buahnya menangkap Victor setelah mendapat informasi dari petugas hotel bahwa ada seseorang yang wajahnya mirip Victor Yeimo.

Dari tangan Victor, Polisi menyita 1 tas noken warna merah, hijau dan kuning, 1 speaker mini USB, 1 micro SD adaptor tanpa memori, 2 HP, 1 roll kain pembalut, 1 tas noken kecil gambar bendera bintang kejora, KTP Vickto Yeimo, 1 flash disk, foto Vicktor Yeimo, STNK mobil, tempat memori card dan sebuah buku catatan kecil.

Saat ini Victor sedang diperiksa secara intensif oleh penyidik Polda Papua untuk diproses lebih lanjut. “Kawan Victor jelas akan dituduh melakukan tindak pidana makar, separatis dan melakukan penghasutankarena aktivitas KNPB yang memperjuangkan hak-hak hidup orang asli Papua dianggap mengganggu ketenangan warga pendatang dan dunia usaha mereka di Papua,” jelas seorang aktivis KNPB.

Hotel Mansapurani merupakan sarang intelijen Indonesia yang hampir semua petugas disana adalah mata-mata Polisi dan Tentara. Di Hotel ini, pada tahun 2003, atas kerjasama dengan Kopasus, petugas hotel berhasil membunuh Mark Worth, seorang pembuat Film Dokumenter asal Australia yang baru saja selesai membuat Film Dokumenter tentang Perjuangan Papua Merdeka berjudul “The Land of Morning Star”.****

Mulia, WPToday – Pelantikan dan pengambilan sumpah SBY-Boediono sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Periode 2009-2014 disambut dengan pembunuhan di Kab Puncak Jaya, Papua. Di wilayah yang dikenal sebagai lahan garapan pihak militer ini, rekayasa penembakan oleh kelompok milisi piaraan Polda Papua untuk ke sekian kalinya kembali terjadi.

Selasa (20/10) kemarin sekitar pukul 12.30 WPB, bertepatan dengan pelantikan dan pengambilan sumpah SBY-Boediono sebagai Presiden dan Wapres terpilih, kelompok milisi bentukan Polda Papua menembak mati seorang pekerja dari PT. Agung Karya bernama Thamrin (45) dan melukai seorang warga setempat bernama Etiles Wanimbo. Kejadiaan naas ini terjadi di jembatan Kali Kalome, Kampung Kalome, Distrik Tingginambut, Puncak Jaya.

Thamrin tewas di lokasi kejadian karena mengalami luka tembak dan luka sabetan parang di bagian leher dan rahang, sedangkan Etiles Wanimbo yang merupakan seorang gembala mengalami luka di bagian telinga akibat serangan senjata tajam dari kelompok Milisi ini. Etiles Wanimbo dikenal sebagai seorang gembala yang selalu mengecam kebiadaban Polisi di Puncak Jaya dalam setiap khotbahnya. Kelompok milisi kemudian membakar sebuah mobil Ford Ranger DS 8080 AC milik PT Agung Karya.

Mengomentari kejadian ini, seperti biasanya, Kapolres Puncak Jaya AKBP Chris Rihulay melalui Wakapolres Kompol Marselis S yang berada di Kota Mulia, Puncak Jaya kembali menuduh TPN-OPM sebagai pelaku pembunuhan. Ia menyebut kelompok TPN-OPM pimpinan Tendiron Kogoya sebagai pelaku.

“Peristiwa tersebut terjadi saat korban Thamrin melakukan pekerjaan pembangunan Jembatan Kali Kalome, Distrik Tingginambut sekitar pukul 12.30 WIT tiba-tiba kelompok Tendiron Kogoya memberondong tembakan ke arah korban,” ungkapnya sebagai dilansir sebuah Harian Lokal yang dikelola Kodam XVII/Cenderawasih dan Polda Papua.

Senada dengan Polisi, tuduhan serupa juga datang dari pihak TNI. Pakotis Korem 173/PVB, Kapten Inf. Ibnu mengatakan, pelaku penembakan diduga berasal dari kelompok TNP-OPM pimpinan Yaliron dan Pulao dari kelompoknya Goliath Tabuni. Mereka diduga menggunakan senjata jenis SS1 ditambah senjata campuran.

Korban tewas, Thamrin, direncanakan akan diterbangkan ke kampung halamannya di Jawa Tengah. Sedangkan Etiles Wanimbo dirawat oleh keluarganya sendiri. “Pihak keluarga tidak bersedia menyerahkan Etiles Wanimbo untuk dirawat oleh Polisi datau Tentara, karena kami takut dia dibunuh di Rumah Sakit seperti Yendenak Wonda,” jelas seorang keluarga dekat Etiles Wanimbo.

Aparat Kepolisian setempat, dengan dibantu TNI sesaat setelah kejadian ini langsung berpura-pura melakukan operasi pengejaran terhadap kelompok TPN-OPM yang sebenarnya tidak ada.

“Milisi piaraan Polda Papua ini dibentuk oleh AKBP Chris Rihulay atas perintah Kapolda Papua, Irjen Pol. FX Bagus Ekodanto. Tujuannya tidak lain untuk merekayasa pembunuhan terhadap warga sipil yang tidak berdosa kemudian mengkambinghitamkan TPN-OPM dan dengan dasar itu bisa memeras dana rakyat dari pihak Pemkab Puncak Jaya dengan alasan untuk operasi pemulihan keamanan,” jelas seorang pejabat Pemkab setempat yang meminta agar namanya tidak ditulis.***

Free West Papua Campaign The Lani Singers "Ninalik Ndawi"

Benny Wenda, seorang pemimpin dari 250 suku bangsa yang tersebar di Papua Barat, bersama groups music “The Lani Singers”, Ninalik Ndawi menyanyikan lagu-lagu penderitaan rakyat 250 suku bangsa pada HUT masyarakat pribumi sedunia di Pierian Centre. Benny adalah bagian dari line-up untuk Suara dari Afar, yang membawakan musik dan bernyanyi dihadapan masyarakat pribumi dari pelosok dunia bulan September lalu.

Free West Papua Campaign dan The Lani Singers  mendapat kerhormatan untuk membawakan beberapa lagu-lagu perjuangan Papua Merdeka dan dalam kesempatan tersebut Benny Wenda menyampaikan sambutan selama 10 menit mewakili beberapa suku bangsa sedunia. Sambutan tersebut mendapat simpati yang luar biasa dari peserta yang hadir . Beberapa liflet, selebaran, foto-foto kejahatan NKRI juga turut diambil sebagai bahan bacaan bertapa jahatnya pemerintah kolonial Indonesia di Papua Barat yang tidak mengenal kemanusiaan.

Benny terpaksa melarikan diri dari tanah airnya ke hutan karena mau dibunuh oleh aparat militer Indonesia di Papua. “Desa saya telah dibom oleh Indonesia ketika saya masih kecil,” katanya, “dan banyak keluarga saya telah dibunuh. Kemudian saya mulai berkampanye secara damai untuk membebaskan rakyat saya dari kekejaman kolonial NKRI. Karena perjuangan ini, maka  saya telah ditangkap, disiksa dan diancam dengan “Hukuman 25 tahun penjara, Tetapi Benny berhasil melarikan diri melalui hutan rimba oleh karena perlindungan yang maha kuasa dan para leluhur Papua Barat. Akhirnya “Saya telah berhasil melarikan diri ke Britania,” katanya, “di mana saya sekarang tinggal di pengasingan. Tetapi rakyat saya masih menderita dibawah kekejaman pemerintah dan aparat militer Indonesia. Mereka telah dibunuh, diperkosa dan disiksa – dan kehidupan mereka sangat terancam sekali. “Benny menggunakan musiknya sebagai bagian dari kampanye yang lebih luas untuk membawa kebebasan dan keadilan bagi penduduk asli Papua Barat.

Suara Dari Afar membawa musik dan tari dari banyak tempat lain juga. Garis-up termasuk penduduk asli Amerika didgeridoo dan suling. Menyajikan tarian upacara dari pulau-pulau di Mikronesia Kiribati, menggemakan penerbangan dari frigat burung. Lagu dari Ugyen Choephell dan Sherap, bermain Dranyem (sejenis Tibet gitar), transportasi Anda untuk terikat salju Tibet. Reynaldo Mariqueo dari orang-orang Mapuche memberikan pembaruan pada keadaan budaya asli di Amerika Selatan. Dan Juan Gabriel Maya memanfaatkan astrologi dan tradisi perdukunan lain untuk mengeksplorasi kualitas getaran Sound.

Suara Dari Afar merayakan ulang tahun ke-2 PBB Hak atas pelanggaran tanah Deklarasi Hak Masyarakat Adat. Itu terjadi di 7:30 pada hari Minggu 13 September di Pierian Pusat, 27 Portland Square, St Paul, Bristol BS2 8SA. Selanjutnya acara keduanya adalah konferensi selama sehari dengan acara Masyarakat Adat sedunia didalam bulan October 2009.

Benny Wenda dan  Kampanye Papua Barat Merdeka mendapatizin resmi dari pemerintah kerajaan Inggris untuk Kampanye bagi rakyat Papua yang sedang menderita dibawah kejahatan, penindasan, pemerkosaan militer Indonesia dan imigran pendatang di Papua Barat.  Kampanye dapat dihubungi melalui situs resmi www.freewestpapua.org dan Informasi di The Lani Singers dan CD baru mereka Ninalik Ndawi (freedom Song) dapat ditemukan disitus resmi  www.thelanisingers.com.**WeNdaNaK Jr**

Berita dalam Foto:

Free West Papua Campaign The Lani Singers "Ninalik Ndawi"

The Lani Singers, "Ninalik Ndawi".

Free West Papua Campaign U.K: The Lani Singers, "Ninalik Ndawi".

Free West Papua Campaign U.K.

Free West Papua Campaign U.K

Free West Papua Campaign U.K.

Perwakilan dari Tibet

Mikronesia Kiribati

Amerika Selatan

Amerika Selatan

Free West Papua Campaign & Tibet

astrologi dan tradisi

Free West Papua Campaing U.K

Free West Papua Campaign U.K

The Lani Singers "Ninalik Ndawi"

Free West Papua Campaign U.K

Free West Papua Campaign U.K

Free West Papua Campaign U.K

" Yustinus Murib", Pahlawan Murni Revolusi Papua Barat

]]> http://agamuanews.wordpress.com/2009/10/03/free-west-papua-campaign-mendapat-kehormatan-istimewah-pada-hut-perayaan-masyarakat-pribumi-sedunia-dari-berbagai-negara-yang-diselengarakan-oleh-pusat-pierian-di-bristol-%e2%80%93-inggris/feed/ 0 agamuanews 1 Free West Papua Campaign 3 4 5 7 8 10 9 11 12 13 15 16 18 20 14 22 23 24 http://agamuanews.wordpress.com/2009/09/10/tujuan-tujuan-pemekaran-kabupaten-muyu-mandobo-muman/ http://agamuanews.wordpress.com/2009/09/10/tujuan-tujuan-pemekaran-kabupaten-muyu-mandobo-muman/#comments Wed, 09 Sep 2009 23:12:50 +0000 agamuanews http://agamuanews.wordpress.com/?p=113 ]]> PapuaNews

Oleh : Ok Anong Man

Pemekaran Kabupaten Muman – akan dilahirkan oleh kabupaten bayi bernama Boven Digoel – adalah sebuah rencana yang diperjuangkan oleh para petualang politik tanpa dukungan rakyat. Mereka memanfaatkan kejahatan lembaga-lembaga perusak rakyat seperti  DPRD, DPRP, MRP, TNI-Polri, Gereja, LMA, Organisasi Mahasiswa, Media Massa, dll sebagai jalur resmi untuk menggolkan rencana busuk mereka.

Berdasarkan pengalaman pemekaran kabupaten di Papua, terutama kabupaten Boven Digoel, kita dapat meringkas beberapa tujuan jahat dari pemekaran Muman secara garis besar. Ringkasan ini akan membuka cakrawala berpikir  kita untuk lebih mengetahui secara detail, apa tujuan jahat sesungguhnya dari pemekaran, turunan kejahatan tersebut dan apa yang perlu kita lakukan sebagai langkah antisipasi.

Kita memulainya dengan mengemukakan beberapa pernyataan yang merupakan Postulat Sementara. Point-point Postulat Sementara akan diuraikan secara bertahap dengan membahas secara tuntas setiap alasan yang terkait. Pembahasan setiap postulat tersebut bertujuan untuk memperjelas dan mempertajam pikiran, fakta dan mencari  realitas sesungguhnya yang terselubung dan tidak diketahui oleh rakyat setempat sebagai sasaran kejahatan ini. Uraian Postulat Sementara akan disebarluaskan setelah point-point Postulat Sementara ini tersebar luas di kalangan publik.

Point-point Postulat Sementara ini diharapkan bisa menjadi wacana awal sebagai bahan diskusi dan pemetaan secara jelas, siapa yang memihak rakyat dan siapa yang berada di barisan para penjahat atau musuh-musuh bersama rakyat Muman. Hal ini mutlak diperlukan sebagai cara agar kita tidak salah menempatkan posisi atau menuduh orang lain hanya karena konflik pribadi soal makan-minum, seks, uang, sentimen marga, sentimen kampung atau konflik nenek moyang soal mas kawin, babi dan batas-batas dusun di kampung.

Postulat Pertama : Pemekaran Kabupaten Muman bukan merupakan aspirasi rakyat setempat. Ia adalah wujud nyata dari perjuangan segelintir petualang politik yang suka menyambung hidup dengan cara memanipulasi pendapat rakyat dan mengatasnamankan mereka dalam setiap kesempatan. Sampai saat ini tidak ada bukti dukungan rakyat atau aspirasi rakyat setempat terhadap rencana ini.

Postulat Kedua : Pemekaran Kabupaten Muman merupakan rencana khusus satuan-satuan TNI yang mengembangkan isu “daerah rawan” atau “daerah merah” untuk menjadikan wilayah Muman sebagai basis Militer di sepanjang garis perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Proyek ini menjadi rebutan Kopasus dan Kostrad untuk mengintimidasi rakyat setempat supaya tidak boleh melawan kalau tanah pusaka mereka dicaplok oleh kaum pendatang dengan berbagai tipu daya.

Postulat Ketiga : Pemekaran Kabupaten Muman merupakan strategi Orang Kei untuk kembali menguasai daerah Muman, merusak manusianya sebagai pembalasan dendam karena pada tahun 1960-an mereka pernah diusir oleh Orang Muman dari daerah itu. Picu emosional kelompok parasit asal Muman untuk tujuan ini salah satunya sedang dimainkan oleh Viodorus Silubun melalui berbagai manipulasi hasil Pemilu Legislatif dalam lembaga KPU.

Postulat Keempat :  Pemekaran Kabupaten Muman merupakan rencana kelompok parasit asal Muman yang haus jabatan dan kehormatan. Mereka ingin menjadikan Muman dan rakyat setempat sebagai kebun untuk memenuhi semua kebutuhan hidup mereka dengan cara menempel seperti parasit dalam birokrasi pemerintahan, legislativ, swasta dan lembaga swadaya masyarakat atau lembaga-lembaga kajian-pemberdayaan sebagai organ pengelola dampak.

Postulat Kelima : Pemekaran Kabupaten Muman merupakan strategi bisnisman untuk mengembangkan sayap dan cengkeraman kuku bisnis mereka dalam rangka menyedot dana Otsus, DAK dan DAU kedalam saku pribadi dan kelompok mereka. Muman dipastikan akan menjadi sampah berbagai produk luar yang akan mengejar rakyat setempat sampai ke dusun-dusun dan memanipulasi kebutuhan mereka atas produk-produk tersebut untuk selanjutnya membuat mereka tergantung secara permanen.

Postulat Keenam : Pemekaran Kabupaten Muman merupakan langkah Indianisasi atau Aboriginisasi yaitu percepatan proses pemusnahan ras Papua Muman melalui pembukaan wilayah tersebut untuk sepenuhnya diakses dan ditempati oleh kaum pendatang. Langkah ini merupakan program terselubung yang sedang dijalankan secara bebas oleh Neo Kolonialis Rasis Indonesia (NKRI).

Postulat Ketujuh: Pemekaran Kabupaten Muman merupakan bukti nyata ketidakmampuan beberapa birokrat asal suku Muyu yang tidak mampu bersatu dengan saudara-saudara mereka dari suku lain di Boven Digoel. Pandangan Sukuisme dan Individualistik membuat mereka tidak mampu bersatu membangun Boven Digoel secara keseluruhan. Mereka juga terbukti tidak mampu bersaing dalam kancah politik lokal dan daerah karena faktor pembawaan mereka yang pelit, gemar menumpuk kekayaan pribadi, suka bersenang-senang diatas kesulitan rakyat, penakut, bodoh, korup dan nafsu memimpin tanpa kemampuan.

Postulat Kedelapan : Pemekaran Kabupaten Muman merupakan  lahan bisnis pribadi Marthinus Torip dan Marselino Yomkondo yang pura-pura konflik di tingkat bawah tetapi selalu akrab dan sama-sama memperkuat bisnis mereka dengan terus memompa isu Pemekaran Kabupaten Muman. Masing-masing kubu mereka bersitegang di Boven Digoel dan Merauke tetapi ke-dua Oknum ini selalu bertemu di Jayapura untuk menyatukan agenda mereka soal bagaimana mendapat uang dari berbagai sumber dan bagaimana menjaga agar keakraban mereka tidak diketahui oleh Rakyat Muman dan para pembantu mereka di tingkat bawah.

Postulat Kesembilan : Pemekaran Kabupaten Muman merupakan cara cuci tangan oleh para Koruptor di Boven Digoel untuk lolos dari jeratan hukum dan amukan massa. Para Koruptor bermaksud mengalihkan perhatian massa rakyat dan mencari tempat baru agar kejahatan mereka dilupakan begitu saja. Mereka ingin menuduh dan meninggalkan semua kejahatan mereka di pundak Bupati Yusak Yaluwo secara pribadi.

Postulat Kesepuluh : Pemekaran Kabupaten Muman merupakan konspirasi pihak asing untuk mempercepat proses perampokan kekayaan alam dengan bersembunyi di balik alasan “Peningkatan Pendapat Asli Daerah”. Pihak Asing sudah lama menunggu wilayah Muman dijadikan kabupaten sendiri agar hasil tambang yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran mereka sendiri dengan meninggalkan limbah, kerusakan alam dan konflik sosial yang berkepanjangan diantara penduduk setempat.***

]]> http://agamuanews.wordpress.com/2009/09/10/tujuan-tujuan-pemekaran-kabupaten-muyu-mandobo-muman/feed/ 0 agamuanews